Situasi Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia: Apa Yang Perlu Kita Lakukan Bersama?
Perdagangan Orang atau Human Trafficking (TPPO) masih menjadi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan kita bersama. Jumlah korban yang terus bertambah, jangkauan wilayah yang semakin luas, serta beragamnya modus penipuan dan eksploitasi menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Dalam dua tahun terakhir (2025–2026), Interfidei secara konsisten mengadakan berbagai kegiatan untuk memperkuat respons masyarakat terhadap persoalan TPPO. Dimulai dari Lokakarya “Penguatan Psikologis Pekerja Kemanusiaan dalam Isu TPPO” di Kupang (Maret 2025) dan Medan (Oktober 2025), kegiatan ini mempertemukan teman-teman dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur serta sejumlah provinsi di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Batam, dan Sumatera Selatan. Selain memperkuat kapasitas para pekerja kemanusiaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk membangun jaringan dan berbagi pengalaman, termasuk dalam isu kekerasan seksual di NTT.
Sebagai bagian dari upaya memahami perkembangan situasi TPPO di berbagai daerah di Indonesia, termasuk akar persoalan dan tantangan penanganannya, pada Selasa, 17 November 2026, Institut DIAN/Interfidei menyelenggarakan diskusi online dengan judul “Situasi Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia: Apa Yang Perlu Kita Lakukan Bersama?.” Lebih dari 30 peserta hadir dalam kegiatan ini. Dalam diskusi ini menghadirkan Greg Retas Daeng, direktur PADMA Indonesia, sebagai pembicara. Kegiatan ini dipandu oleh Noorchalis Majid, sekretaris eksekutif Interfidei, dan dipantik oleh Elga J. Sarapung, direktur Interfidei yang menjelaskan fenomena TPPO di daerah dan kerumitan penanganan kasusnya.
Menurut Elga Sarapung, kerentanan ekonomi menjadi faktor utama pendorong terjadinya TPPO. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para sindikat TPPO untuk mencari wilayah-wilayah prospektif yang dinilai potensial untuk mendapatkan korban-korban baru. Dalam menjalankan aksinya, sindikat kerap menggunakan modus operandi yang melibatkan pejabat, dan tokoh setempat untuk merekrut para calon korban.
“Karena itu, upaya pencegahan TPPO tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalannya, yaitu kerentanan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah inisiatif APINDO di Kalimantan Selatan yang berupaya membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan dan tidak mudah terjebak dalam tawaran kerja yang berisiko menjadi pintu masuk perdagangan orang”, ungkapnya.
Setelah pemantik diskusi dari Elga Sarapung, pemateri utama, Greg Daeng membuka materi dengan menyoroti tren peningkatan kasus TPPO, khususnya yang melibatkan perempuan. Berdasarkan data pengaduan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terjadi peningkatan sebesar 42,7%. Situasi ini juga tercermin dari banyaknya pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia. Sebagai contoh di Kupang, per November 2026, tercatat sekitar 132 peti jenazah pekerja migran yang dipulangkan. Menurutnya, para korban tersebut merupakan gambaran dari kegagalan pencegahan yang terjadi sejak lima hingga sepuluh tahun sebelumnya. Selain itu kebanyakan korban meninggal adalah mereka yang meninggalkan Indonesia dengan ilegal dan tidak sesuai prosedur. Dengan demikian, persoalan TPPO yang dihadapi saat ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya upaya perlindungan pada masa lalu.
Greg juga menjelaskan adanya evolusi modus operandi TPPO sepanjang 2025–2026. Setidaknya terdapat empat modus baru. Pertama, online scamming, yaitu praktik penyekapan pekerja siber lintas negara, yang dipaksa terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Kedua, eksploitasi anak buah kapal (ABK) yang mengalami praktik perbudakan modern di kapal-kapal ikan asing. Ketiga, praktik pengantin pesanan melalui jerat pernikahan palsu lintas negara yang berujung pada eksploitasi perempuan. Keempat, eksploitasi pekerja rumah tangga anak melalui kerja paksa berkedok janji pendidikan. Dalam modus terakhir, anak-anak di bawah umur direkrut dengan iming-iming memperoleh kesempatan sekolah, tetapi sebagian upah mereka, yakni sekitar 50 persen, justru dipotong dengan alasan membayar biaya pendidikan.
Selain faktor ekonomi dan sosial, lemahnya implementasi instrumen hukum turut memperburuk penanganan TPPO.
“Indonesia telah memiliki Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan hukum untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang telah tersedia dan praktik penegakan hukum di lapangan” ungkapnya.
Dalam konteks penegakan hukum, Greg mengangkat persoalan mengenai bagaimana penanganan kasus TPPO masih sering berhenti pada perekrut atau calo di lapangan, sementara pemodal dan aktor intelektual yang berada di balik jaringan perdagangan orang justru sulit dijangkau. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum: pihak yang berada di lapisan bawah lebih mudah dijerat, sedangkan aktor yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan sering kali luput dari pertanggungjawaban hukum. Dengan kata lain, upaya pemberantasan TPPO belum sepenuhnya mampu membongkar jaringan dan struktur yang memungkinkan kejahatan tersebut terus berlangsung.
Dalam sesi diskusi sejumlah peserta turut kondisi di lapangan terkait dinamika TPPO di daerahnya masing-masing.
Romo Vande Raring dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti sulitnya mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Menurutnya, kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut mereka kerap mencampurkan penumpang umum dengan calon tenaga kerja, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan pencegahan. Selain itu, para pelaku memanfaatkan hubungan kedekatan atau jaringan relasi untuk melancarkan praktik tersebut.
Ia juga mempertanyakan bagaimana membangun koordinasi dengan pemerintah yang dinilai kurang memiliki kepekaan terhadap persoalan TPPO. Menurutnya, pemerintah cenderung baru menunjukkan keterkejutan setelah kasus terjadi. Ia mencontohkan bagaimana seseorang dapat berangkat ke luar negeri tanpa membawa KTP, tetapi tetap lolos dari pengawasan. Romo Vande turut mempertanyakan apakah pergantian Kapolri akan membawa perubahan dalam penanganan persoalan ini.
Sementara itu, Teguh dari Palu mengajak seluruh pihak untuk merefleksikan posisi dan tanggung jawab masing-masing di tengah banyaknya nyawa yang menjadi korban perdagangan orang. Ia mempertanyakan langkah nyata yang telah dilakukan untuk merespons situasi tersebut. Teguh juga menyampaikan keraguannya apakah berbagai informasi dan kenyataan memilukan dari lapangan benar-benar sampai kepada para pemangku kebijakan di tingkat pusat.
Filo Loe dari Belu melihat rendahnya upah sebagai salah satu faktor yang mendorong maraknya TPPO. Ketidaklayakan upah dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup membuat banyak orang terdorong mencari pekerjaan hingga ke luar daerah atau luar negeri. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari kesenjangan antara upah yang diterima masyarakat dan kebutuhan hidup yang layak.
Dari Medan, Suster Verena yang mewakili Jaringan Talitakum menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus TPPO. Ia menilai masih terdapat ketidaksinkronan antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Di Medan, misalnya, perhatian aparat dinilai lebih banyak diarahkan pada kasus narkoba dan kejahatan jalanan, sementara TPPO belum mendapatkan prioritas yang memadai.
Suster Verena juga menekankan pentingnya memperkuat semangat dan solidaritas para pegiat. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama, salah satunya melalui penyebaran informasi kepada jaringan pendamping di berbagai daerah. Dengan demikian, setiap anggota dapat saling berbagi informasi dan mengawasi perkembangan kasus, terutama karena para pelaku TPPO bekerja melalui jaringan yang terorganisasi dengan rapi. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan dan ketahanan para pendamping agar tetap mampu menjalankan kerja-kerja kemanusiaan di tengah berbagai risiko.
Decky dari Kupang membagikan pengalamannya dalam mendampingi 14 kasus TPPO. Ia juga menceritakan keterlibatannya bersama para pendamping lain dalam penanganan 132 jenazah korban. Berangkat dari pengalaman tersebut, Decky mempertanyakan bagaimana perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan manusia dengan kedok penyediaan lapangan pekerjaan dapat dimintai pertanggungjawaban dan ditindak secara hukum.
Crisna dari SEI Aceh menyampaikan pesan agar para pegiat tidak kehilangan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan pemberantasan perdagangan orang. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan pola dan strategi dalam memutus mata rantai TPPO. Meskipun upaya tersebut tidak mudah, kerja sama dan komunikasi yang berkelanjutan antarangggota JAITPO dinilai dapat memperkuat gerakan sekaligus meringankan beban yang dihadapi para pendamping.
Meskipun beratnya perjuangan penanganan dan pencegahan TPPO di Indonesia sangat sulit, Elga Sarapung mengingatkan agar para peserta, dan juga para aktivis TPPO untuk tetap saling menguatkan, membantu, dan memberikan update terkait kondisi kasus TPPO di daerah masing-masing. Sebagai penutup diskusi ini, para peserta, dan pemateri sepakat untuk membuat poin-poin penting sebagai upaya rencana tindak lanjut.
Pertama, diharapkan para peserta, pemateri dan aktivis terus menyuarakan isu-isu TPPO di forum sosial, mimbar keagamaan, dan di dunia digital, agar masyarakat tetap waspada dan sadar akan modus TPPO.
Kedua, mendorong pemerintah, kelompok pengusaha, dan organisasi kewirausahaan, untuk membicarakan rendahnya upah rata-rata masyarakat Indonesia, dan memikirkan strategi untuk meningkatkan kehidupan lebih layak. Upaya ini penting untuk mengatasi kerentanan ekonomi sebagai salah satu faktor pendorong TPPO.
Ketiga, mendorong para aktivis, dan pemerintah untuk tetap update informasi terkait TPPO agar masyarakat tetap waspada.
Keempat, diharapkan untuk terus mencari pola-pola baru TPPO, agar tindak kejahatan ini dapat dicegah dan dihentikan di tengah masyarakat.
Kelima, perlunya membuat program pelatihan untuk membentengi diri dari TPPO. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan wawasan dan pengetahuan TPPO agar tidak mudah ditipu dengan iming-iming atau tawaran menarik dari sindikat perdagangan orang.

(Poster kegiatan)
