• Pemerintah dan Aparat Keamanan Terlibat dalam Kriminalisasi terhadap Komunitas Gafatar

    WEDNESDAY, 06/04/2016 ||00:00:00 WIB img

    Pemerintah Indonesia, pejabat sipil maupun aparat keamanan, ikut terlibat dalam penggusuran lebih dari 7.000 anggota komunitas keagamaan Gafatar dari rumah dan lahan pertanian mereka di Pulau Kalimantan sejak Januari 2016, menurut Human Rights Watch hari ini.

     

    Riset Human Rights Watch di Kalimantan Barat dan Timur menemukan fakta bahwa aparat keamanan gagal melindungi anggota Gerakan Fajar Nusantara, biasa disingkat Gafatar. Mereka diam saja saat pemuda etnik Melayu dan Dayak mengancam, mengusir, menjarah serta menghancurkan barang-barang milik Gafatar. Pemerintah lantas memindahkan para anggota Gafatar ke tempat penahanan tak resmi, kemudian mengirim ke kampung halaman masing-masing, bukan sebagai sebuah perlindungan, melainkan sebagai upaya membubarkan keberadaan Gafatar, menurut Human Rights Watch.

     

    “Beberapa gerombolan etnik dan lembaga pemerintah bertindak atas nama ‘kerukunan beragama’ mengabaikan hak asasi berupa keamanan dan kebebasan beragama anggota Gafatar,” kata Phelim Kine, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch. “Lembaga pemerintah dan aparat keamanan tak berbuat banyak untuk memberikan perlindungan kepada anggota Gafatar dari penggusuran, pengurungan, dan mengirimkan mereka ke daerah-daerah asalnya.”

     

    Polisi dan militer memang mencegah terjadinya kekerasan fisik pada anggota Gafatar, namun hanya mengevakuasi dari Kalimantan ke Jawa, kata puluhan anggota Gafatar pada Human Rights Watch. Pemerintah sewenang-wenang menahan, menginterogasi, dan mengancam mereka seperti layaknya kriminal.

     

    Penggusuran dan penahanan menyusul gelombang kebencian kepada anggota Gafatar, dimulai oleh laporan berbagai media sejak awal Januari, yang menuduh komunitas ini terlibat penculikan dan perekrutan paksa. Anggota Gafatar telah lama dicurigai landasan sistem kepercayaannya karena menggabungkan Islam dengan kepercayaan Kristen dan Yahudi, dengan tuduhan “ajaran sesat dan menyesatkan.”

     

    Laporan beberapa media juga menuduh bahwa Gafatar memiliki kecenderungan untuk bikin  gerakan separatis, tanpa bukti kuat, dan menciptakan negara agama (teokrasi) di Kalimantan. Mereka dituduh dengan label “Negeri Karunia Tuan Semesta Alam.”

     

    Pada 14 Januari, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengintruksikan pemerintah daerah untuk menutup semua kantor Gafatar. Pada 24 Maret, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang diteken bersama Menteri Agama Lukman Saifuddin dan Menteri Dalam Negeri Kumolo, yang memperingatkan “mantan anggota dan pengurus Gafatar” untuk terlibat “… penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam.” Hukuman atas pelanggaran tersebut maksimal penjara lima tahun, berdasarkan pasal pidana penodaan agama keluaran 1965.

     

    Dalam pertemuan pers 24 Maret, Jaksa Agung Prasetyo, “Kami meminta masukan kepada semua pihak dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dari TNI dan Kejaksaan sendiri. Terakhir MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa ajaran Gafatar itu dinilai sesat dan menyesatkan kalau itu didiamkan bisa menimbulkan keresahan dan berbagai SARA.”

     

    Juru bicara Gafatar Farah Meifira mengatakan pada Human Rights Watch bahwa 2.422 keluarga, total 7.916 individu termasuk anak-anak, diusir dari Kalimantan Barat dan Timur sejak Januari sampai akhir Februari. Pemerintah Indonesia menahan lebih dari 6.000 anggota Gafatar yang diusir paksa dari Kalimantan ke enam tempat penahanan tak resmi di Jakarta, Yogyakarta, Bekasi, Boyolali dan Surabaya. Human Rights Watch tak dapat memverifikasi secara independen keseluruhan informasi tersebut namun kami mengunjungi tiga tempat penahanan di Jawa, dalam dua minggu pertama Februari, ada sekira 800 anggota Gafatar masing-masing di sana. Pada akhir Maret, ada lebih dari 300 anggota Gafatar, termasuk di antaranya 100 anak-anak, masih berada di penahanan Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ada 302 orang dikirimkan ke kampung halaman mereka di Sumatera Utara pada 30 Maret 2016.

     

    Anggota Gafatar mengatakan para petugas melarang mereka meninggalkan tempat penahanan kecuali untuk keperluan singkat seperti membeli makanan dan keperluan lain. Mereka berkata bahwa pemerintah memberi mereka, “pembinaan agama,” ”penyuluhan deradikalisasi,” dan ancaman pidana penodaan agama. Di dalam pengungsian di Boyolali, Jawa Tengah, aparat militer mendoktrin sekira 1.000 anggota Gafatar tentang pendidikan “bela negara,” sebuah sesi masing-masing sehari untuk bahas Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

     

    Sejak pertengahan Februari, pemerintah memang telah melepaskan sebagian besar anggota Gafatar, tapi gagal menjalankan amanat undang-undang dalam melindungi hak beragama, hak bergerak, dan hak mereka berkumpul. Anggota Gafatar berkata bahwa pemerintah Indonesia tak membantu dalam pengembalian aset dan keamanan mereka untuk kembali ke Kalimantan.

     

    Alih-alih mengembalikan anggota Gafatar ke Kalimantan, pemerintah justru menekan mereka ke daerah asal masing-masing. Pemerintah membuat aturan mengenai relokasi paksa dan menyerahkan anggota Gafatar kepada pemerintah daerah atau kerabat mereka.

     

    Pemerintah Indonesia seharusnya hentikan kriminalisasi komunitas Gafatar, ujar Human Rights Watch. SKB anti-Gafatar, yang melarang Gafatar, seyogyanya dibatalkan. Pemerintah juga seharusnya membantu anggota Gafatar untuk kembali ke rumah dan lahan pertanian mereka di Kalimantan, dan menyediakan keamanan yang efektif untuk melindungi mereka dari berbagai gangguan dan kekerasan. Ini juga terkait dengan disediakannya kompensasi yang tepat dan memadai guna mengganti berbagai aset mereka yang hilang. Lembaga penegakan hukum juga seharusnya menyelidiki dan mengusut pejabat pemerintah pusat, anggota aparat keamanan, dan pemerintah daerah, yang terlibat dalam pengusiran serta berbagai kegiatan melawan hukum terhadap anggota Gafatar.

     

    “Pengabaian hak asasi anggota Gafatar merupakan satu lagi keterlibatan pemerintah Indonesia dalam mendorong tumbuhnya intoleransi atas nama agama di Indonesia," ujar Kine. "Anggota Gafatar, seperti halnya kaum Syiah, Ahmadiyah dan beberapa gereja Kristen, sudah belajar dari pengalaman pahit mereka bahwa pemerintah dan aparat keamanan, yang seharusnya melindungi semua warga Indonesia, termasuk minoritas agama, justru menunjukkan penolakan terhadap kebebasan beragama."

     

    Kriminalisasi kepada Komunitas Keagamaan Gafatar

    Human Rights Watch mewawancarai 34 anggota Gafatar, termasuk enam perempuan dan satu anak, di Jakarta, Bekasi, dan Yogyakarta antara 1 Februari sampai dengan 23 Maret 2016. Wawancara berlangsung di luar tempat penahanan tak resmi milik pemerintah bagi ribuan anggota Gafatar di tiga kota tersebut setelah pengusiran dari Kalimantan.

     

    Dalam wawancara Human Rights Watch, para anggota Gafatar mengatakan akses orang luar, termasuk aktivis hak asasi manusia dan wartawan, ke tempat penahanan tak resmi diawasi dengan ketat. Human Rights Watch juga mewawancarai pejabat pemerintah dan aparat keamanan di Jakarta dan Pontianak, seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia di Pontianak, dan beberapa tokoh Dayak di Kalimantan Barat.

     

    Gafatar dan Intoleransi pada Minoritas Beragama

     

    Gafatar adalah sebuah organisasi, sekaligus sebuah sekte Islam, yang dideklarasikan pada Januari 2012 dan berkantor pusat di Jakarta. Menurut Farah Meifira, juru bicara Gafatar, mereka memiliki lebih dari 55.000 anggota dan memiliki cabang di 34 provinsi di Indonesia. Guru spiritual Gafatar, Ahmad Mushaddeq, adalah seorang Muslim sufi dan mendirikan kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah dengan tafsir sendiri soal Islam. Ia dipenjara selama empat tahun dengan tuduhan penodaan Islam pada 2008.

    Keyakinan kelompok tersebut membuat mereka dituduh melakukan “penyimpangan agama” berdasarkan pasal penodaan agama tahun 1965, yang hanya melindungi enam keyakinan – Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Budha, dan Hindu. Dua anggota Al Qiyadah Al Islamiyah juga dipenjara di Padang, Sumatera Barat, pada 2008. Pada 2015, enam anggota Gafatar dihukum tiga sampai empat tahun penjara di Banda Aceh. Kementerian Dalam Negeri menolak memperpanjang izin organisasi masyarakat Gafatar dengan alasan doktrin pada 2015 sehingga membuat para pengurus Gafatar membubarkan diri dan menyebut diri mereka “ex-Gafatar.”

     

    Kini komunitas Gafatar adalah target terbaru dari makin buruknya intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang menyerang minoritas agama di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Di seluruh Indonesia, minoritas beragama termasuk Muslim Syiah, beberapa gereja Kristen, dan Ahmadiyah, adalah target dari pelecehan, intimidasi, ancaman, dan kekerasan. Setara Institute, yang memantau kebebasan beragama di Indonesia, mendokumentasikan berbagai kasus kekerasan yang menyerang minoritas beragama dalam satu dasawarsa, termasuk 214 kasus di tahun 2014 dan 197 kasus pada 2015.

     

    Organisasi Islam intoleran, termasuk Front Pembela Islam, biasa memobilisasi massa “pendemo” untuk mengganggu dan mengintimidasi minoritas serta rumah ibadah mereka. Para pemimpinnya menyatakan bahwa mereka membela Islam untuk melawan “orang kafir” dan “orang yang menghina Islam.” Mereka sering mengganggu prosesi ibadah minoritas agama dengan pengeras suara serta membuang bangkai binatang dan kotoran di depan pintu rumah ibadah.

     

    Lembaga semi-pemerintah Majelis Ulama Indonesia, yang menyarankan pemerintah untuk membuat aturan soal agama, ikut bikin diskriminasi dengan berbagai fatwa yang menyudutkan minoritas agama. MUI membuat fatwa di tahun 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari Islam, dan Februari lalu membuat fatwa untuk menyerang Gafatar dengan tuduhan penyimpangan Islam. Organisasi Islam moderat, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedikit bicara soal penyerangan terhadap minoritas beragama atau secara terbuka menentang fatwa MUI. Beberapa pemimpin mereka ikut tandatangan berbagai fatwa MUI yang menyudutkan minoritas.

     

    Institusi negara secara langsung juga melanggar hak dan kebebasan beragama minoritas. Human Rights Watch menyimpulkan bahwa Kementerian Agama dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) di bawah Kejaksaan Agung, telah mengikis kebebasan beragama dengan menggunakan fatwa guna menyudutkan agama-agama minoritas dan menekankan kriminalisasi kepada “penodaan” agama. Semua institusi tersebut ikut kontribusi dalam kampanye anti-Gafatar.

     

    Penyerangan Terencana terhadap Komunitas Gafatar

    Anggota Gafatar mengatakan pada Human Rights Watch bahwa sejak 15 Januari 2016, gerombolan dengan pentungan dan golok di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, mendatangi kelompok tani Gafatar dan minta Gafatar meninggalkan Mempawah dalam tiga hari. Anggota Gafatar berkata bahwa pejabat pemerintah dan pihak kepolisian juga mengunjungi pertanian mereka dan menekan mereka mengabulkan tuntutan tersebut. Pihak keamanan secara terbuka menyebut pembunuhan massal etnik Madura pada 1990an di Sambas dan Sampit. Mereka menakut-nakuti anggota Gafatar bahwa mereka bisa jadi korban pembunuhan etnik Madura macam di Sambas pada 1999, dekat Mempawah. Pembunuhan massal tersebut terjadi antara lain karena sentimen etnik Dayak versus Melayu ditambah oleh kegiatan pemerintah di bidang transmigrasi sejak 1970an dengan mengirim puluhan ribu keluarga miskin dari Pulau Jawa ke daerah yang kurang padat penduduk di Indonesia termasuk Kalimantan.

     

    Pada 18 Januari, ratusan orang Melayu, sebagian dengan ikat kepala warna kuning, menyerang dua kelompok tani Gafatar, di desa Kampung Pasir dan Antibar di Mempawah. Sebuah video amatir dari Antibar memperlihatkan polisi dan tentara diam saja ketika massa Melayu merusak barang-barang dan membakar delapan rumah panjang. Berikutnya militer dan polisi evakuasi sekitar 1600 anggota Gafatar dengan truk ke markas Pembekalan dan Angkutan Kodam Tanjungpura (Bekangdam) di Pontianak. Angka mereka semakin bertambah ketika terjadi pengusiran paksa Gafatar dari kabupaten lain termasuk Kubu Raya, Melawi, Landak, dan Bengkayang. Aksi menolak Gafatar dalam beberapa hari melebar ke seluruh Kalimantan Barat dan Timur.

     

    Banyak anggota Gafatar menggambarkan bahwa polisi dan tentara terlibat dalam pengusiran tersebut. Mereka bilang, saat insiden terjadi, polisi dan militer hanya berdiri saat massa mulai menyerang rumah dan menjarah barang-barang, turun tangan hanya untuk mencegah luka fisik kepada anggota Gafatar dan mengevakuasi mereka. Dalam tiga minggu, pemerintah Kalimantan Barat dan Timur mengirimkan lewat jalur udara dan laut, memindahkan ribuan anggota Gafatar ke berbagai pusat penahanan tak resmi di Jawa. Pada 3 Februari 2016, Majelis Ulama Indonesia mengumumkan fatwa Gafatar sebagai organisasi “sesat.” Menteri Koordinator Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendukung kriminalisasi terhadap anggota Gafatar karena “penodaan agama dan perbuatan makar.”

     

    Standar Hukum yang Relevan

    Pemerintah Indonesia melalui konstitusi dan perjanjian internasional membuat komitmen untuk menghormati hak kebebasan beragama. Ia bahkan telah menjadi bagian dari Undang-undang Dasar 1945 ketika Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada Agustus 1945. Pada tahun 2005 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, termasuk pasal 18(2) yang menyebut, “Tidak ada seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya,” dan di dalam pasal 27 bahwa “orang-orang yang tergolong dalam … kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”

     

    Komite Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli internasional yang mengawasi kepatuhan negara terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, menegaskan dalam komentar umumnya nomor 22 bahwa lembaga itu “melihat dengan seksama setiap tendensi untuk mendiskriminasi terhadap agama apapun atau kepercayaan untuk alasan apapun, termasuk kenyataan bahwa mereka… mewakili minoritas keagamaan yang mungkin menjadi subyek kekerasan oleh sebagian komunitas keagamaan dominan.” Pada Februari 2013, pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, Heiner Bielefeld, memperingatkan bahwa ada bagian-bagian dari Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat “yang bisa mengganggu kebebasan beragama atau berkeyakinan.” Bielefeld, bersama pelapor khusus untuk kebebasan berasosiasi dan berekspresi, mendorong pemerintah untuk merevisi rancangan tersebut agar “sejalan dengan norma dan standar HAM internasional.”

     

    Hukum internasional juga melindungi setiap orang dari penggusuran. Istilah “penggusuran paksa” didefinisikan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB sebagai pemindahan sementara maupun permanen di luar kehendak individu, keluarga, dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa ketentuan dari, dan akses kepada, hukum dan bentuk perlindungan yang semestinya.

     

    UUD 1945 pasal 28 (H) ayat 1 menjamin, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menegaskan jika “setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.”

     

    Komite Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya menyimpulkan jika “penggusuran jelas bertentangan” dengan tuntutan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sebagai tambahan, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melindungi hak individu dari “intervensi sewenang-wenang dan melanggar hukum atas privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi,” dan menjamin setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum melawan intervensi atau serangan semacam itu.

     

    Penggusuran juga bisa berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi dengan baik oleh hukum Indonesia maupun internasional. Penggusuran melanggar hak untuk bebas bergerak dan bebas memilih tempat tinggal. Pelanggaran dan penghancuran serampangan mengancam hak atas jaminan keselamatan seseorang. Gangguan terhadap proses belajar-mengajar anak-anak bisa menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan.

     

    Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pemindahan Internal (selanjutnya disebut Prinsip Panduan) berlaku untuk orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk saat terjadi kekerasan luas atau pelanggaran hak asasi manusia (Pembukaan). Prinsip Panduan melindungi setiap orang dari pemindahan rumah mereka karena praktek yang bermaksud mengubah komposisi agama dari populasi penduduk (prinsip 6). Pemerintah seharusnya melindungi mereka yang dipindah dari penangkapan diskriminatif dan penahanan sebagai akibat pemindahan mereka (prinsip 12). Harus dipastikan yang dipindahkan memiliki hak untuk bebas bergerak dan hak untuk memilih tempat tinggal mereka sendiri (prinsip 14).

     

    Otoritas yang kompeten memiliki kewajiban utama dan tanggungjawab untuk membangun kondisi yang akan mengizinkan orang-orang yang terusir ini untuk “kembali dengan sukarela, dalam kondisi aman dan bermartabat” ke rumah mereka, atau membangun lagi secara suka rela di daerah lain dalam negeri (prinsip 28). Mereka juga bertanggung jawab untuk mendampingi mereka yang kembali atau membangun kembali untuk memulihkan properti dan harta mereka, atau memperoleh kompensasi yang sesuai atau bentuk lain dari ganti rugi yang layak (pasal 29).

     

    Baca laporan selengkapnya di sini

     

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 42
 Total Visitor : 109188
 Hits Today : 128
 Total Hits : 344627
 Visitor Online : 1