• Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Pluralisme Indonesia Hidup dalam Doa

    WEDNESDAY, 21/10/2015 ||00:00:00 WIB img

    Presiden Joko \"Jokowi\" Widodo boleh bangga dengan fakta bahwa satu konflik agama besar yang meletus di tahun pertamanya  cepat diselesaikan, memuaskan hampir semua orang.

    Kerusuhan di kota terpencil Tolikara di Papua pada Juli lalu tidak meletus menjadi konflik yang lebih luas antara Kristen dan Muslim di seluruh negeri. Berkat intervensi cepat pemerintah pusat, para pemimpin Kristen setempat dan masyarakat Muslim berdamai dan berjanji untuk hidup berdampingan secara damai.

    Kerusuhan meletus ketika umat Kristen mengadakan pertemuan memprotes Muslim setempat yang mengadakan salat Idul Fitri untuk menandai akhir Ramadhan di lapangan terbuka di dekatnya. Masih belum jelas bagaimana mulanya, tapi protes berubah menjadi kerusuhan dan polisi dikerahkan untuk melindungi umat Islam dari serangan. Para pengunjuk rasa Kristen mulai membakar kios, yang menyebar dan meratakan masjid. Salah satu pemuda Kristen tewas oleh tembakan polisi.

    Peristiwa ini sekarang lebih dikenal untuk tindakan cepat dari para pemimpin agama setempat untuk menambal perbedaan mereka dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dan dengan alasan yang baik juga.

    Di tempat lain di Indonesia, umat Islam cepat marah dengan berita yang bereda, terutama karena laporan awal yang salah mengemukakan bahwa orang-orang Kristen telah sengaja membakar masjid. Para pemimpin komunitas Kristen di Jakarta dengan cepat mengutuk tindakan tersebut sebagai \"bukan-Kristen\" dan mendukung tindakan cepat pemerintah, termasuk menangkap dua pemimpin Kristen yang menghasut kerusuhan.

     

    Kehidupan segera kembali normal di Tolikara.

    Penegakan hukum yang ketat dan upaya persuasif pemerintah adalah cara efektif untuk menangani ketegangan agama dan konflik. Ini membuat Indonesia lebih berhak membanggakan diri bahwa komunitas agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam damai dan harmonis.

    Motto negara Bhinneka Tunggal, bisa dikatakan sukses dalam ujian di Tolikara.

    Tapi Tolikara, di mana Muslim adalah minoritas, merupakan pengecualian dari peraturan ketika muncul kasus ketegangan agama dan konflik.

    Contohnya adalah peristiwa 13 Oktober saat terjadi serangan terhadap sebuah gereja di Singkil, Aceh. Massa besar membakar gereja setelah menyerang kelompok Kristen yang jauh lebih kecil jumlahnya. Dalam mencoba untuk membubarkan kerumunan, polisi melepaskan tembakan, yang mengakibatkan satu kematian dan empat orang luka-luka. Massa mengatakan gereja tidak memiliki izin bangunan dan karena itu ilegal, dan bahwa mereka telah kehilangan kesabaran karena polisi gagal menutupnya dan telah memutuskan untuk mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri.

    Rupanya, sejumlah gereja lainnya di kota kecil Aceh juga telah dinyatakan \"ilegal\" dan rentan terhadap serangan.

    Ada juga persoalan konflik agama yang terlah terjadi cukup lama dan kian memburuk di tempat lain di Indonesia. Tragisnya, sebagian besar berada di Jakarta atau Jawa, jauh lebih dekat daripada Papua dan karena itu lebih terlihat oleh Presiden Jokowi. Dia tidak membutuhkan diingatkan.

    Jemaat Gereja Kristen Yasmin di Bogor dan Gereja Batak Filadelfia di Bekasi, kedua kota tersebut  berdekatan dengan Jakarta, dan telah mengadakan doa bersama di luar istana presiden setiap hari Minggu untuk meminta intervensi Presiden.

    Mereka kehilangan gereja-gereja mereka ketika pemerintah kota Bogor dan Bekasi menutupnya dengan alasan kurangnya izin bangunan. Gereja-gereja tersebut telah memenangkan kasus di Mahkamah Agung, namun, lebih dari dua tahun kemudian, mereka masih bisa kembali ke gereja mereka. Kedua walikota telah membangkang dari pengadilan dan hukum negara, dan mereka tidak dihukum.

    Yang masih membara juga adalah kasus yang melibatkan Ahmadiyah dan Syiah, sekte Muslim yang oleh kebanyakan Sunni di Indonesia dinyatakan sebagai sesat dan menghina agama. Ribuan pengikut mereka masih tinggal di tempat penampungan karena mereka telah diusir dari desa mereka. Tidak ada prospek mereka akan dapat kembali ke rumah dalam waktu dekat.

    Ketika Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-70 pada bulan Agustus, banyak diselenggarakan berbagai kesaksian terhadap kekuatan pluralisme, atau Bhinneka Tunggal Ika, dalam menjaga bangsa agar bersatu meskipun perbedaan ras, suku, tradisi, budaya, bahasa dan agama.

    Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini telah dipuji sebagai model bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya, karena kemampuannya untuk membangun masyarakat demokratis yang menjamin segala macam kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Indonesia kini digambarkan di luar negeri sebagai negara mayoritas Muslim yang demokratis terbesar di dunia.

    Kunci koeksistensi damai ini adalah promosi toleransi dan saling menghormati antara komunitas agama yang berbeda. Setidaknya ini adalah bagaimana Indonesia mempromosikan diri di luar negeri di berbagai dialog antaragama internasional.

    Apa yang pejabat Indonesia tidak beritahukan pada Anda adalah bahwa toleransi ini juga telah diberikan kepada kelompok-kelompok yang tidak toleran, bahkan yang terlibat dalam kegiatan kekerasan.

    Serangan terhadap para pengikut gereja-gereja di Bogor dan Bekasi, serta Ahmadiyah dan Syiah, telah dipicu oleh geng preman yang melakukan kekerasan atas nama Islam.

    Pemerintah, atau polisi, sering absen (tidak seperti di Tolikara), dan mayoritas penduduk, ya, mayoritas Muslim, tidak berbicara (lagi-lagi tidak seperti di Tolikara). Kebisuan mereka dibaca oleh minoritas agama sebagai pemakluman atas serangan dan vandalisme.

    Memang, ini adalah kasus di saku negara kepulauan terbesar di dunia, dan ini tidak boleh diambil untuk merefleksikan keadaan kebebasan beragama di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat agama yang berbeda hidup di koeksistensi damai dan harmonis.

    Tapi kegagalan pemerintah untuk mengatasi beberapa kasus, semua kembali ke zaman presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan kebebasan beragama di negara dan pluralisme.

    Ketika Jokowi datang menduduki istana, banyak orang berharap ia akan mampu mengatasinya. Dia bahkan mempertahankan Lukman Hakim Saifuddin di Kabinet sebagai menteri urusan agama karena dianggap membuat kemajuan dalam menangani kasus Ahmadiyah dan Syiah dan lebih simpatik terhadap jemaat Yasmin dan Filadelfia.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan bagaimana cara terbaik untuk menangani kelompok-kelompok intoleran. Seorang Kristen yang lebih populer dikenal dengan nama Cina-nya, Ahok, adalah satu-satunya pejabat pemerintah yang bersedia untuk secara terbuka menghadapi Front Pembela Islam (FPI), yang telah menyebabkan serangan terhadap minoritas agama, menyebut mereka sekelompok penjahat.

    Ahok sejak itu telah terlibat dalam perang kata-kata dengan FPI, dan melalui konfrontasi ini ia telah menghentikan kegiatan kekerasan, meskipun untuk berapa lama masih harus dilihat kembali.

    Aksi Ahok ini menimbulkan pertanyaan, apakah Presiden benar-benar tak berdaya dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal seperti FPI? Apakah dia benar-benar tidak bisa berkuasa atas pemimpin lokal, seperti walikota di Bekasi dan Bogor, karena mereka menikmati otonomi penuh? Apakah ini mempertanyakan  ketidakmampuan Presiden atau ketidakmauan untuk melakukan tindakan yang tidak populer?

    Pertanyaan ini ini tampaknya lebih kepada  kepemimpinan dan kredibilitas Presiden.

    Mereka semua, kasus sederhana yang jelas bisa ditangani Presiden sebagai upaya menegakkan konstitusi, sebaimana sumpah jabatannya, untuk menjamin kebebasan beragama dan melindungi warga terhadap penganiayaan karena keyakinan mereka dan mempraktekkan agama mereka. Otonomi daerah mungkin telah mendelegasikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi agama bukan salah satu dari wewenang tersebut dan tetap merupakan domain dari pemerintah pusat.

    Dalam hampir semua kasus ini, itu hanya soal penegakan hukum.

    Yudhoyono kehilangan sebagian kredibilitasnya atas kegagalan untuk menangani kelompok-kelompok intoleran selama 10 tahun di kantor. Jokowi sepertinya akan mengalami hal yang sama, kecuali Ia mau mengintervensi.

    Masalah-masalah ini tidak mungkin untuk tetap pada status quo dan cepat atau lambat mereka akan berubah. Tapi tanpa intervensi pemerintah, masalah tersebut mungkin akan berubah ke arah yang salah. Ketika itu terjadi, pluralisme Indonesia akan merusak.

    Menuju tahun kedua di istana negara, dan sekarang Presiden telah mengkonsolidasikan kekuasaan setelah satu tahun berjuang dengan musuhnya dalam pemerintah koalisi, ada harapan bahwa dia akan mulai untuk mengatasi masalah ini.

    Mari kita lihat tahun depan bagaimana dia melakukannya. Kita hanya bisa berdoa.

    *Penulis adalah editor senior Jakarta Post

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 41
 Total Visitor : 109187
 Hits Today : 117
 Total Hits : 344616
 Visitor Online : 1