• Paradoks (In)Toleransi Agama di Indonesia

    FRIDAY, 16/10/2015 ||00:00:00 WIB img

    Oleh: Al Khanif* 

    Indonesia kembali menjadi saksi kekerasan atas nama agama, kali ini antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kekerasan tersebut terjadi di Aceh Singkil. Aksi kekerasan yang berujung pada penghancuran gereja tersebut memakan satu korban meninggal dan beberapa orang luka-luka. Beberapa waktu yang lalu, insiden serupa terjadi di Tolikara, Papua, saat sebuah masjid terbakar akibat aksi kekerasan dari kelompok mayoritas.

    Kedua insiden kekerasan bernuansa agama menunjukkan kurangnya pluralisme agama yang sebenarnya telah lama diperkenalkan oleh pendiri Indonesia.Selain itu, persitiwa tersebut menggambarkan masih adanya ketegangan  hubungan antara mayoritas dan minoritas agama

    Pluralisme agama pada kenyataannya diakui tidak hanya dalam konstitutsi tetapi juga dalam Pancasila sebagai ideology negara.Kedua payung hukum tertinggi tersebut tidak menyebutkan agama tertentu dalam membangun kesadaran kolektif karakter pluralis sosial keagamaan di Indonesia.

    Sayangnya sampai saat ini, sebagian orang menggunakan agamanya untuk mengatur standar tertentu atas hak orang lain. Ini berarti kejadian kekerasan agama serupa berpotensi terjadi di Indonesia terutama di daerah di mana mayoritas agama memanipulasi sildaritas agama di antara pengikutnya untuk menganiaya pengikut dari agama minoritas.

    Mayoritas juga menggunakan agama sebagai sumber utama untuk memvalidasi hak orang lain. Mereka menganggap hak minoritas tertentu, seperti membangun tempat ibadah, seperti bertentangan langsung dengan nilai-nilai demokrasi dan perlu dihilangkan untuk menghindari ketegangan di masyarakat.

    Oleh karena itu, massa yang melakukan kekerasan umumnya menargetkan tempat ibadah tertentu sebagai simbol keberadaan minoritas. Hubungan yang rumit antara mayoritas dan minoritas menggambarkan bahwa bahwa meskipun Indonesia bukan negara teokratis, agama di Indonesia masih memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat.

    Dengan demikian bagi banyak orang Indonesia, solidaritas atas dasar kesamaan agama lebih penting daripada alasan sosial dan ekonomi. Solidaritas ini umumnya menciptakan jaringan pemahaman umum di antara penganut agama tertentu. Pemerintah lantas menghadapi tantangan untuk melestarikan pluralisme agama karena permintaan dari mayoritas untuk membatasi hak-hak minoritas. Mayoritas biasanya mencoba untuk membujuk pemerintah untuk mengadopsi kebijakan toleran terhadap hak-hak minoritas. Akibatnya, pemerintah dalam beberapa kasus termasuk dalam kasus Singkil memutuskan untuk menutup tempat tertentu ibadah dalam nama melestarikan ketertiban umum dan perlindungan para pengikut agama-agama minoritas.

    Pemerintah umumnya mengacu pada SKB tentang Tata Administrasi Pembangunan Tempat Ibadah (Keputusan atas Tempat Ibadah) untuk membenarkan kebijakan. Peraturan ini juga tidak toleran terhadap hak-hak minoritas agama karena memerlukan semua agama termasuk agama minoritas untuk mendapatkan tanda tangan dari sejumlah orang yang mendukung pembangunan tempat ibadah.

    Misalnya, setiap organisasi keagamaan diperlukan untuk mendapatkan 60 tanda tangan dari orang-orang sekitarnya yang setuju untuk mendukung pembentukan tempat ibadah dan kesepakatan dari 90 orang yang akan menggunakannya. Persyaratan sejumlah tanda tangan untuk membangun tempat ibadah menegaskan bahwa semua agama yang minoritas di suatu wilayah tertentu berpotensi menjadi korban dan mengalami kesulitan dalam membangun tempat ibadah mereka.

    Di Singkil Aceh misalnya, orang-orang Kristen memutuskan untuk membangun \\\\\\\"gereja ilegal\\\\\\\" karena sebagai minoritas mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh jumlah minimal tanda tangan dari tetangga mereka untuk mendukung pembangunan gereja. Hal ini juga dapat terjadi dengan umat Islam di wilayah yang didominasi Kristen. 

    Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB) yang  tugas utamanya adalah untuk mengawasi pendirian tempat ibadah masih dimonopoli oleh agama mayoritas. Sehubungan dengan pengajuan dari agama-agama minoritas untuk membangun tempat ibadah, FKUB sering melakukan konsensus monolog daripada dialog. Hal ini karena SK Tempat Ibadah menetapkan FKUB harus mencerminkan komposisi umat beragama di daerah tertentu. Ini berarti bahwa di daerah mayoritas Muslim FKUB harus memiliki anggota lebih signifikan Muslim dari Kristen, dan sebaliknya.

    Dengan demikian, membangun \"tempat ibadah ilegal\" menggambarkan keputusasaan minoritas untuk mencapai hak-hak mereka. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana sebuah kelompok agama minoritas tanpa tempat ibadah bisa mendapatkan dukungan dari mayoritas jika sebagian orang masih menganggap perbedaan agama sebagai ancaman daripada sifat agama.

    Ini berarti bahwa tempat ibadah adalah penyebab perselisihan antara agama-agama. Mereka mewakili identitas inti dari umat beragama dan karenanya menghasilkan solidaritas di antara jemaat. Ketika ada konflik antara dua solidaritas agama yang berbeda, sangat mungkin bahwa konflik akan berakhir dengan kekerasan massa.

    Kekerasan agama di Singkil menunjukkan bahwa beberapa orang masih menggunakan sentimen agama untuk memanfaatkan stereotip negatif dan antipati terhadap agama-agama minoritas meskipun beberapa orang lain juga berhasil dalam menggunakan agama sebagai rekayasa sosial untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan antarumat beragama.

     

    *Penulis adalah kandidat Ph.D di The School of Oriental and African Studies Universitas London 

    Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/16/the-paradox-religious-intolerance-indonesia.html

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 42
 Total Visitor : 109188
 Hits Today : 150
 Total Hits : 344649
 Visitor Online : 1