• Penyelesaian Kasus Intoleransi harus Didorong pada Perubahan Kebijakan

    MONDAY, 19/01/2015 ||00:00:00 WIB img

    Yogyakarta kini mengalami banyak perubahan dalam 10 tahun terakhir. Meski terkenal sebagai City of Tolerance, beberapa konflik antar agama dan antar etnis sempat mewarnai kehidupan masyarakat Yogya. Kasus pembubaran paksa pengajian dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia pada 2012, penolakan paskah bersama di Gunung Kidul pada 2014, hingga kasus Florence yang menggemparkan dunia maya tahun lalu adalah sinyal merebaknya sikap intoleran di kalangan masyarakat. 

    Pada 19 Januari 2015 Interfidei mengadakan diskusi untuk menyoroti persoalan tersebut. Diskusi yang mengangkat tema “Dampak Perubahan Demografi Masyarakat Yogyakarta terhadap Dinamika Perbedaan” dilaksanakan di Universitas Kristen Duta Wacana. Pembicara dalam diskusi tersebut antara lain, Agus Indiyanto (Antropologi UGM), Amran Ampulembang (Direktur Intel Keamanan POLDA DIY), dan Arie Sujito (FISIPOL UGM) dengan moderator Elga Sarapung.

    Dalam diskusi tersebut Agus Indiyanto memaparkan data perubahan demografi penduduk di Yogyakarta berdasarkan agama. Agus mengingatkan adanya potensi konflik dari data perubahan demografi tersebut karena rentan disalahgunakan pihak tertentu untuk membangun prasangka terhadap agama lain.

    Selain itu Agus juga membahas perubahan tata ruang Yogya yang memicu konflik di kehidupan sehari-hari seperti kemacetan. Menurut Agus, diperlukan ruang interaksi simbolik di Yogya. “ Hal sepele saja bisa jadi masalah kalau orang tidak punya pemahaman yang sama tentang simbol lokal. Maka yang terjadi saat ini, banyak orang di Yogya tapi tidak tahu apa yang terjadi di Yogya,” tutur Agus mengomentari maraknya permukiman dan sikap warga pendatang yang eksklusif.

    Sementara itu, Arie Sudjito menilai problem-problem struktural yang terjadi di masyarakat diperkuat oleh kecenderungan pelayanan publik yang buruk. Orang menjadi mudah jengkel dan cenderung mengamankan diri dengan sikap eksklusif atau tindakan kriminal. Ditambah lagi peran intelektual, pemimpin, dan tokoh agama yang semakin jarang membicarakan isu-isu publik membuat orang jadi apatis. Pada akhirnya forum untuk membicarakan masalah publik pun semakin surut.

    “Masyarakat juga harus punya sense of collective. Jangan hanya tergerak kalau menyangkut dirinya, tapi juga ikut bersuara untuk isu-isu publik,” ungkap Arie.

    Lebih lanjut Arie juga menyoroti peran pemimpin daerah seperti bupati dan walikota dalam menghadapi kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Yogyakarta. Menurut Arie, peristiwa sosial yang ditarik dan ditransformasikan menjadi peristiwa hukum seharusnya didorong pada solusi politik oleh pembuat kebijakan antara lain bupati dan walikota. Hal ini penting terutama agar konflik yang terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

    Menanggapi persoalan yang dipaparkan oleh narasumber lainnya, Amran Ampulembang mengatakan pihaknya bersama kepolisian juga memonitor potensi konflik dan melakukan mediasi sebelum konflik itu terjadi. Diakui Aman, terkadang polisi menghadapi dilema saat melakukan upaya penegakan hukum. “Dalam konteks kehidupan ini, tidak ada konsekuensi yang nol. Semua ada konsekuensinya. Apakah itu kecil atau besar pasti ada konsekuesinya,” ungkap Amran.

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 86
 Total Visitor : 117043
 Hits Today : 151
 Total Hits : 373269
 Visitor Online : 3