• LOKAKARYA PENGEMBANGAN KAPASITAS MAHASISWA TEOLOGIA PERGURUAN TINGGI BERBASIS AGAMA DI PAPUA

    FRIDAY, 22/01/2016 ||00:00:00 WIB img

    LOKAKARYA PENGEMBANGAN KAPASITAS

    MAHASISWA TEOLOGIA PERGURUAN TINGGI BERBASIS AGAMA DI PAPUA

    “MENGHARGAI DAN MENGELOLA PERBEDAAN DALAM KEMAJEMUKAN AGAMA DI MASYARAKAT DI PAPUA”

    25 JANUARI-3 FEBRUARI 2016

     

    Dinamika perbedaan di tengah kemajemukan agama dan keyakinan di masyarakat semakin menarik dan penting, bukan saja untuk dikaji tetapi juga dipikirkan secara serius dan dipraktekan, bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi potensi untuk membangun kehidupan bersama seluruh warga masyarakat, baik lokal di dalam satu komunitas masyarakat paling kecil di tingkat RT, desa, kecamatan, distrik, kabupaten, kota, maupun tingkat propinsi, bahkan nasional. Mengapa? Pertama, karena perbedaan sudah merupakan sunatullah atau anugerah/rahmat Allah. Kedua, karena semakin banyak warga masyarakat yang sadar dan paham bahwa di dalam perbedaan itu, bila diurai, masing-masing memiliki muatan positif yang memberi kehidupan kepada siapa pun dan apa pun yang hidup di dunia yang satu dan yang sama ini, dalam skala sekecil apa pun, bahkan sejak dari dalam lingkungan rumah-tangga, keluarga. Ketiga, Apalagi bila berbicara tentang agama dan keyakinan, perbedaan selalu dimaksudkan dalam rangka membangun kehidupan bersama, karena intisari dalam setiap ajaran agama adalah bercerita atau mengatakan dan mengungkapkan tentang kehidupan dan yang menghidupkan, bukan yang mematikan dan membinasakan. Keempat, dengan demikian, perbedaan menjadi kekuatan bersama seluruh warga masyarakat, bahkan bangsa yang tidak dapat dihindari, ditolak atau ditiadakan, tetapi dihargai, dihormati dan dijadikan sebagai kekuatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

    Karena inti dari setiap ajaran agama dan keyakinan adalah untuk kehidupan yang menghidupkan, bukan membinasakan dan meniadakan, maka perbedaan di antara satu dengan yang lain, dalam bentuk apa pun, kiranya menjadi rahmat dan membawa berkat, bukan kutuk; yang memberi inspirasi dan semangat, bagaimana agar kehidupan yang baik, yang adil, damai, sejahtera dapat menjadi pengalaman hidup nyata bagi semua orang, tanpa terkecuali, karena itu perlu dikelolah secara bersama-sama.

    Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan agama seringkali menjadi (dijadikan) alasan untuk memunculkan atau menghidupkan pikiran, perasaan dan tindakan negatif, bahkan merusak. Hal disebabkan oleh lebih menonjolnya pemikiran dan sikap yang penuh dengan kecemburuan, kecurigaan, klaim kebenaran, kebencian, stereotype, prasangka, stigma, diskriminasi. Faktor-faktor  yang terpelihara dan tidak segan-segan diperagakan secara individual atau kelompok di depan publik, lalu menjadi pemicu ketegangan dan konflik. Boleh jadi, munculnya hal-hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari perbedaan, tetapi tentunya tidak begitu saja konsekuensi logis yang negatif tersebut dipasrahkan, apalagi dibiarkan dan tidak diurus. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengurus situasi seperti itu?

    Indonesia, adalah Negara yang memiliki Konstitusi, di mana Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Di negara inilah, hak-hak hidup beragama dan berkeyakinan serta aktivitas menjalankan hidup keagamaan dan keyakinan yang dipilih oleh setiap warga negara, seharusnya dijamin,  difasilitasi, dilindungi dan diberi rasa aman oleh negara (= pemerintah). Ironisnya, untuk konteks Indonesia, tugas dan tanggungjawab Negara semacam itu, hampir-hampir tidak terjadi. Dari banyak kasus, ketegangan atau persoalan karena perbedaan agama dan keyakinan, malahan (langsung atau tidak langsung) “dibiarkan” oleh Negara. Misalnya, dalam bentuk pembiaran terhadap aksi-aksi intoleran yang penuh dengan kekerasan, kebencian, brutalitas, bahkan sikap-sikap arogansi yang mau meniadakan kelompok agama lain, dengan alasan, aliran lain tersebut adalah “tidak benar dan sesat”, bangunan tidak memiliki IMB. Konkritnya, penutupan rumah ibadah, pelarangan kegiatan peribadatan agama tertentu atau aliran dalam agama tertentu sebagaimana yang terjadi pada gereja-gereja di Jawa Barat dan DIY, serta kasus Ahmadiyah dan Syiah. Kalau pun ada proses hukum, biasanya tidak tuntas, atau tidak adil dan tidak benar. Hal itu jelas terlihat dari tidak adanya pembelaan dan perlindungan hukum terhadap korban, bahkan terjadi pelanggaran HAM dan hak-hak kewargaan dan kewarganegaraan masyarakat. Di pihak lain, justru pembelaan terjadi  terhadap kelompok pelaku penyerang yang brutal tersebut, yang sudah melakukan main hakim sendiri atas nama agama, terhadap kelompok agama lain.

    Sambil bergumul dengan persoalan-persoalan tersebut di atas, pada waktu yang sama, perbedaan agama dan keyakinan masih tetap menjadi “bahan pokok” untuk berbagai kepentingan sesaat, terutama terkait dengan urusan politik kekuasaan dan ekonomi dari orang atau kelompok tertentu. Mereka tidak segan-segan memakai agama sebagai “pintu masuk” kepada kemenangan politik yang biasanya lebih banyak ke arah mudaratnya dari pada menjadi berkat atau berkah bagi kehidupan bangsa ini. Bukan hal tabu lagi di Negara Indonesia ini, agama dan perbedaan agama dengan sangat mudah dapat dipolitisir, bahkan ada saja pimpinan agama “yang memberi diri” untuk dipakai, dimanfaatkan demi kepentingan politik sesaat yang usianya paling lama 5 (lima) tahun. Politik yang biasa dikenal dengan politik kekuasaan dan uang, yang tidak memberi kehidupan baik dan sejahtera bagi seluruh rakyat, tetapi hanya bagi individu atau kelompok tertentu saja.

    Dari banyak pengalaman di berbagai daerah, dinamika perbedaan dalam kemajemukan masyarakat sedang mengalami banyak perubahan sesuai dengan perubahan demografi yang mengakibatkan gesekan, ketegangan dan konflik. Apakah karena benar-benar kondisi ketahanan lokal warga masyarakat  sedang berada di titik yang sangat lemah dan sebegitu mudah terkooptasi dan terprovokasi oleh berbagai kepentingan yang melumpuhkan kesadaran positif warga masyarakat terhadap nilai-nilai sosial-budaya-religius dan psikologis mereka? Apakah karena faktor ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik, ataukah juga faktor pendidikan yang bukan saja rendah tetapi kalau pun mencapai pendidikan tinggi, tingkat strata pendidikan tersebut tidak menyentuh  atau tidak menjamin adanya “nilai” yang membawa perubahan pada aspek kepribadian, yang dengan itu bisa menjadikannya sebagai seseorang yang berkarakter, berintegritas dan berdaya tahan kuat dalam menghadapi berbagai gejolak di masyarakat. Boleh jadi  juga karena perubahan dan perkembangan dunia yang umumnya sedang mengalami krisis sosial-budaya-politik-ekonomi, yang menggema di seluruh pelosok Indonesia berkat media sosial. Alhasil kerentanan ini menimbulkan berbagai kemudahan untuk diprovokasi atau terprovokasi dan biasanya perbedaan agama dan atau etnis atau antar kelompok sosial menjadi “lahan empuk” yang berhasil dimanfaatkan, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan maupun tujuan itu sendiri. Hal lain yang sangat jelas adalah, munculnya kelompok-kelompok intoleran “berbaju agama” di mana-mana, yang dengan bebas melakukan tindakan-tindakan pengadilan jalanan terhadap kelompok agama lain.

    Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah masyarakat-umat beragama melek dan kritis terhadap soal-soal tersebut? Bagaimana agar masyarakat, bangsa dan negara Indonesia mampu mengelolah perbedaan agama dan keyakinan, sesuai dengan Konstitusi? Bagaimana masyarakat, umat beragama mampu memaknai perbedaan yang diyakini sebagai sunatullah atau anugerah Allah di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Mengapa kekuatan “alat” Negara (pemerintah, aparat kepolisian, aparat hukum, legislatif) yang seharusnya memiliki kekuatan (power) Konstitusional, menjadi lemah di hadapan kelompok-kelompok yang selalu bertindak secara inkonstitusional dengan sikap dan aksi intoleran mereka, yang tidak segan memakai agama dan perbedaan agama, dengan semangat “mayoritas-minoritas” yang salah, untuk mendiskriminasi bahkan meniadakan yang lain dengan cara-cara membangun kebencian, kekerasan dan brutalitas? Hal apa yang perlu dilakukan untuk menolong warga masyarakat, umat beragama, agar mampu memaknai perbedaan sehingga bisa menjadi potensi positif di tengah kekayaan sosial-budaya setempat, yang memiliki kearifan lokal kuat dan mendalam? Bagaimana memaknai perbedaan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Negara yang memiliki Pancasila dan UUD 1945?

    Tidak dapat disangkal bahwa pengalaman di banyak tempat di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan di atas, sudah sedang dirasakan juga oleh masyarakat di Tanah Papua, baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan ini, bila tidak diantisipasi sejak dini, saat ini, boleh jadi akan mengganggu perjalanan mencapai Papua menjadi Tanah Damai, kini dan esok.

    Tanpa menambah beban kepada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, khususnya pendidikan teologi, sudah saatnya untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin umat, pemimpin masyarakat, para pendidik di lapangan agar melek, sadar dan kritis-konstruktif untuk menghadapi berbagai gejolak  perubahan di masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan demografi masyarakat di Papua. Perubahan, terkait dengan dinamika perbedaan agama (intra dan antar) di Papua maupun di seluruh Indonesia secara umum. Perubahan yang bisa memberi efek dari satu daerah ke belahan daerah lain, termasuk daerah-daerah di Tanah Papua. Situasi ini mulai dapat dirasakan dengan apa yang terjadi di Tolikara, Juli 2015. Sebuah pengalaman di Papua, yang menghentakan banyak orang, baik di seluruh Papua maupun di belahan lain di Indonesia.

    Karena itu, dipikirkan, penting sekali untuk membuka kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai kampus berbasis agama, khususnya jurusan teologi untuk bersama-sama berproses dalam sebuah Lokakarya, agar mereka dapat belajar bersama dan mengembangkan kapasitas mereka untuk menjadi aktor perdamaian berbasis antariman di Papua, demi Papua menjadi Tanah Damai, Indonesia menjadi negara yang adil dan beradab. Pertanyaannya, mengapa mahasiswa teologi dari agama-agama/gereja-gereja? Pertama, mahasiswa, selain sebagai generasi muda yang perlu siap bukan hanya demi masa depan, tetapi juga demi masa kini; kedua, juga, sebagai mahasiswa teologi, adalah calon-calon pimpinan umat yang adalah notabene warga masyarakat; ketiga, karena itu, penting untuk mulai membangun semangat kebersamaan, melatih kepekaan yang kritis  dan ketrampilan yang bijak – tanpa kekerasan, untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di Papua secara bersama-sama, persoalan mana, sangat terkait dengan tugas dan panggilan agama-agama.

     

    1. Tujuan
    1. Jangka pendek
    2. Mengumpulkan dan melibatkan 30 pemuda, mahasiswa antar-agama dan keyakinan dari fakultas teologi, perguruan tinggi berbasis agama  di Papua dalam sebuah kegiatan lokakarya.
    3. Menyediakan ruang dan waktu bagi mereka untuk berbagi pengalaman, pemikiran, kekuatiran dan harapan, terkait dengan pokok kegiatan Lokakarya, khususnya isu pluralisme agama dan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di tanah Papua secara khusus dan di Indonesia umumnya.
    4. Membekali mereka dengan berbagai konsep dan praktek tentang mengelolah perbedaan agama (intra dan antar), dialog (intra dan antar-agama), konteks sosial-budaya-agama serta perubahan demografi masyarakat Papua-khususnya dalam hal agama, Hak Kewargaan dan Kewarganegaraan (Konstitusi Negara), analisis sosial (untuk isu umum, mis. HIV/AIDS atau Mama-Mama Papua di pasar, dan khusus terkait perbedaan agama di Papua), HAM untuk KBB investigasi, advokasi dalam persoalan “beda agama” (antar dan intra),  dan menulis jurnalistik untuk isu pluralisme agama dan KBB.

     

    1. Jangka Panjang
    2. Menciptakan pelopor, aktor-aktor penggerakdan fasilitator perdamaian berbasis antariman tanpa kekerasan di Papua.
    3. Membangun, memelihara, memperkuat dan mengembangkan Jaringan Antariman di Papua.
    4. Menjadikan Jaringan di Papua sebagai bagian dari kekuatan bersama Jaringan Antariman Indonesia untuk Keadilan, Kebenaran, Kesetaraan dan Perdamaian di Indonesia.

     

    1. Harapan
    2. Persoalan-persoalan pluralisme agama (intra dan antar), khususnya Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Papua dapat diantisipasi dan dihadapi bersama-sama.
    3. Gerakan Oikoumene di kalangan mahasiswa teologi dari Perguruan Tinggi berbasis agama di Papua terbangun, terpelihara, berkembang dan menjadi kuat, demi mencapai Papua Tanah Damai.
    4. Semakin banyak pemuda berbasis antariman, calon pimpinan umat dan masyarakat di Papua, yang mampu menjadi pelopor, aktor dan fasilitator penggerak-pelaksana Papua menjadi Tanah Damai.
    5. Jaringan Antariman di Papua semakin berkembang luas dan menjadi bagian yang kuat dari Jaringan Antariman Indonesia.

     

    1. Bentuk Kegiatan

    Kegiatan akan berbentuk lokakarya/pelatihan 3 (tiga) tahap, yang akan dipandu dan diperkuat oleh tim fasilitator, moderator, nara sumber serta tim panitia pelaksana.

     

    1. Pelaksanaan
    2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

     

    Tahap pertama,

    Waktu:  25 Januari – 3 Februari 2016

    Tempat : Wisma Maranatha, Waena, Papua

     

    Tahap kedua,

    Waktu: Agustus/September 2016 (tentatif)

    Tempat : Wisma Maranatha, Waena, Papua (tentatif)

     

    Tahap ketiga,

    Waktu: November 2016 (tentatif)

    Tempat : Wisma Maranatha, Waena, Papua (tentatif)

     

    1. Peserta :

    Peserta akan melibatkan 30 orang mahasiswa dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi berbasis Agama di Papua dengan memperhatikan komposisi: gender, suku, semester 5 ke atas.

    Komposisi peserta berdasarkan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

    • STFT Fajar Timur: 4 orang.
    • STT IS Kijne:4 orang.
    • STT Walterpost: 4 orang.
    • STAIN-Papua: 5 orang.
    • STT Advent: 3 orang.
    • STAKPN: 4 orang.
    • STT Baptis: 3 orang.
    • STT GIDI: 3 orang.

     

    1. Materi dan Narasumber:

    Tahap Pertama: (10 hari)

    1. Mendengar pengalaman dan pendapat peserta tentang Pluralisme agama dan KBB di Papua.

    Peserta berbagi pengalaman hidup dalam berinteraksi dengan yang berbeda agama (intra dan antar). Apa arti perbedaan dalam hidup bersama di masyarakat berdasarkan pengalaman sehari-hari?

    1. Memahami konteks sosial-budaya-agama:

    a. Persoalan Kewargaan dan Kewarganegaraan di Indonesia – perspektif sosial-politik kebangsaan. Ari Sujito, (FISIPOL-UGM, Jogjakarta).

    b. Konteks, perubahan demografi agama-agama dan dinamika perbedaan Agama di Indonesia, implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. (Ismail Hasani, SETARA Institut, Jakarta).

    c. Konteks, perubahan demografi agama-agama dan dinamika perbedaan agama di Papua, implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Theo van den Broek, (pemerhati persoalan HAM di Papua dan Peran Agama-agama untuk Papua Tanah Damai).

     

    1. Mengelolah perbedaan : perjumpaan, dialog dan interaksi (konsep dan praksis). Elga Sarapung (Institut DIAN/Interfidei, Jogjakarta).

     

    1. Apa itu Dialog Damai menuju Papua Tanah Damai? Dari wacana menuju gerakan praksis bersama-tanpa kekerasan. Apa dan bagaimana peran agama-agama?  RD Neles Kebadabi Tebay, Pr.  (STFT “Fajar Timur”, Koordinator Jaringan Damai Papua, Papua).

     

    1. Analisis Sosial : Karen Campbell-Nelson (Kupang).

     

    1. HAM-keamanan-investigasi dan advokasi, khusus terkait dengan isu-isu pluralisme agama dan persoalan KBB. Poengky Indarti (IMPARSIAL, Jakarta).

     

    Tahap Kedua: (7 hari)

    (lanjutan dan pendalaman serta penguatan beberapa materi pada tahap pertama - akan disesuaikan dengan hasil pre dan post questionaire peserta pada tahap pertama)

     

    Tahap Ketiga: (3 hari)

    Belajar menulis jurnalistik (cetak dan on-line) untuk isu pluralisme agama dan KBB di Papua dan di Indonesia secara umum.

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 42
 Total Visitor : 109188
 Hits Today : 134
 Total Hits : 344633
 Visitor Online : 1