• Pendeta Jemaat Gereja-Gereja di Sulawesi Selatan

    WEDNESDAY, 20/05/2015 ||00:00:00 WIB img

    Lokakarya

    Pendeta Jemaat Gereja-Gereja di Sulawesi Selatan

    (GKSS, GTR, GTM, GPIL, GKSB)

     

    “Mengelola Perbedaan dalam Menghadapi Perubahan  Kemajemukan Masyarakat di Makassar”

     

    Makassar, 27-30 April 2015

     

     

     

    1. Latarbelakang

     

    Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa warga masyarakat Indonesia, memiliki berbagai ragam latarbelakang yang berbeda, misalnya etnis dan agama. Di dalam kedua hal ini, ada banyak turunan dari perbedaan tersebut: simbol, bahasa, tradisi, ajaran, dan lain sebagainya. Semuanya ada, sejak agama dan etnis tersebut muncul dengan sejarahnya di dalam konteksnya masing-masing.

     

    Dalam semua agama, termasuk di dalamnya agama lokal, mengenai perbedaan diakui dan dianjurkan untuk dihargai. Karena perbedaan merupakan anugerah Allah, atau sunatullah. Sebab itu, perbedaan tidak dapat dihindari, apalagi ditolak dan ditiadakan. Yang dimaksudkan di sini, termasuk perbedaan agama (intra dan antar). Pertanyaannya adalah, bagaimana menghargai perbedaan? Atau, bagaimana agar perbedaan bisa dihargai? Apa yang terjadi di dalam masyarakat? Bagaimana di Indonesia?

     

    Secara umum, dinamika perbedaan dalam kemajemukan agama di Indonesia nampak baik dan patut dibanggakan; apalagi bila dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia. Paling tidak, hal ini dapat diukur dari kebebasan menyampaikan secara kritis tentang hak-hak hidup beragama dari kelompok-kelompok yang selama berpuluhan tahun terpinggirkan, atau mengalami kesulitan menjalankan kehidupan keagamaan mereka, kepada pemerintah. Misalnya, kelompok-kelompok agama lokal, atau juga agama-agama, di luar “keenam agama”, yang secara resmi mendapat pengakuan dari Negara dan dilayani oleh Negara. Di jaman Orde Baru, belum tentu bisa dilakukan.

     

    Tetapi, bila melihat dengan cermat, masih ada banyak persoalan terkait dengan “hak-hak hidup beragama” bagi warga negara, di satu pihak, dan “kewajiban Negara untuk memberi rasa aman, memberi perlindungan, memberi pelayanan kepada setiap warga negara”, di pihak yang lain. Misalnya, persoalan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lombok serta Syiah di Madura, juga komunitas Gereja, baik di Jawa Barat, Banten, Aceh, termasuk di Makassar atau Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan secara umum, dan di daerah-daerah lain.

     

    Mengapa hal-hal semacam itu bisa terjadi? Pertama, di mana-mana di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, sedang terjadi perubahan demografi agama dan etnis. Semakin ada saja migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, yang datang atau masuk, bukan saja karena alasan ekonomi, tetapi pada waktu yang sama, kehadiran mereka pun membawa “budaya dan agama baru”. Mungkin saja budaya-etnik atau juga “gaya hidup”. Atau agama baru, yang dulunya belum ada di wilayah tersebut, atau minimal aliran atau denominasi lain dari satu agama yang sudah ada di wilayah tersebut. Alhasil perbedaan yang ada dalam kemajemukan semakin nyata dan menjadi fakta hidup sehari-hari.

     

    Kedua, muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok intolerant di mana-mana, termasuk di Makassar. Aksi-aksi yang dilakukan mereka sangat mengganggu kehidupan berdemokrasi di Indonesia, kehidupan agama-agama, dalam hal ini melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain, karena mereka tidak menerima dan tidak menghargai perbedaan, juga karena mereka dengan mudah menggunakan kekerasan (atas nama agama dan Konstitusi) untuk “menghakimi” kelompok lain secara brutal dan dibiarkan oleh negara. Di sini, contoh yang sangat jelas adalah, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, seperti Front Jihad Islam (FPI). Lalu, masih dalam cengkeraman kegelisahan dengan aksi-aksi dari kelompok semacam ini, muncullah kelompok baru, yaitu ISIS, yang dikenal secara internasional, yang sudah berada di Indonesia, melalui keikutsertaan sejumlah warga negara Indonesia. Disinyalir, dari Sulawesi Selatan pun sudah ada yang ikut terlibat.

     

    Ketiga, dengan arus perubahan seperti itu, masyarakat setempat, umumnya kurang siap. Bagaimana mengantisipasi perubahan dan menghadapi akibat dari perubahan tersebut? Bagaimana membangun sebuah masyarakat dengan keadaan semacam itu? Bagaimana menata, mengelolah perbedaan yang ada di masyarakat agar menjadi kekuatan bersama yang konstruktif, bukan destruktif? Bagaimana menghadapi kelompok-kelompok radikal agama, seperti FPI? Pemikiran teologis apa yang perlu dibangun dan dikuatkan agar para pendeta memiliki basis pemikiran teologi yang mendorong kepada melakukan aksi yang jelas? Di mana para pemuka agama-agama? Apa yag dilakukan oleh mereka di tengah perubahan tersebut? Lebih spesifik lagi, apa yang dilakukan oleh para pendeta bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan agama-agama lain? Bagaimana Gereja (para pejabat gereja, pendeta dan umat) memahami tentang perbedaan intra dan antaragama dan dinamikanya yang sedang berlangsung saat ini di masyarakat?

     

    Dengan latarbelakang pemikiran seperti di atas, maka dipikirkan bersama tentang pentingnya mengadakan sebuah lokakarya “mengelolah perbedaan dalam menghadapi perubahan di masyarakat” bagi para pendeta dari beberapa gereja yang ada di Makassar.

     

     

    1. Tujuan
    2. Menguatkan para pendeta untuk menjadi aktor-aktor di Jemaat dan di Gereja secara umum, yang mampu membantu warga jemaat dalam memahami dan menghargai perbedaan, baik dari perspektif teologis maupun sikap.
    3. Membantu para pendeta untuk memahami dengan baik soal HAM, terkait isu kewargaan, kekerasan atas nama agama serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dan secara khusus di Makassar.
    4. Membantu para pendeta dalam membangun jaringan oikoumenis, baik di antara gereja-gereja maupun bersama dengan umat beragama lain yang ada di Makassar.

     

    1. Harapan
    2. Peserta kegiatan akan memahami dengan baik tentang pluralisme agama (memahami perbedaan, dinamika perbedaan serta bagaimana menjadikan perbedaan sebagai potensi konstruktif) di Indonesia.
    3. Peserta akan semakin siap mengantisipasi perubahan dan menghadapi akibat dari perubahan demografi agama dan etnis di masyarakat, termasuk kehadiran kelompok-kelompok  intoleran berbasis agama.
    4. Peserta akan memahami secara baik persoalan kewargaan dan HAM terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dan secara khusus di Makassar.
    5. Mulai terbangun jaringan di antara Gereja asal peserta dengan komunitas agama lain.

     

    1. Pelaksanaan
    2. Nama kegiatan: “Lokakarya mengelola perbedaan dalam menghadapi perubahan

                                 kemajemukan masyarakat di Makassar”

    1. Bentuk Kegiatan :

    Lokakarya (berbagi pengalaman interaksi, pengalaman hidup sebagai warga masyarakat, refleksi teologi, belajar bersama narasumber dan latihan)

    1. Waktu dan Tempat Kegiatan

    Waktu : Selasa-Kamis/28-30 April 2015

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 42
 Total Visitor : 109188
 Hits Today : 139
 Total Hits : 344638
 Visitor Online : 1