• Workshop Guru-Guru Agama dan PPKn SMA/K Se-DIY

    MONDAY, 06/04/2015 ||00:00:00 WIB img

    WORKSHOP GURU-GURU AGAMA dan PPKn SMA/K SE-DIY

    “Memahami Pendidikan Pluralisme di Tengah Kemajemukan Bangsa"

    Yogyakarta, 26 – 28 September 2014

     

    Sensus penduduk tahun 2004 menunjukan bahwa Indonesia memiliki keragaman yang teramat sangat. Kita ambil saja etnis, bahasa dan agama. Jumlah etnis yang ada di Indonesia, 1072 etnis, 250 bahasa, dan beragam agama “yang diakui” : 87,21 % Islam, 6,04 % Protestan, 3,58 % Katolik, 1,83 % Hindu, 1,02 % Budha, dan 032 % agama lain, termasuk Khonghucu. Selain itu, Indonesia merupakan Negara yang sangat luas, terdiri dari banyak pulau,yaitu 13667 pulau. Kemajemukan bangsa juga ditunjukan oleh tingkat sosial budaya. Kebhinekaan tersebut diakui oleh para penjajah dan direspon oleh pendiri bangsa dalam mottoBhinekka Tunggal Ika, keragaman dalam kesatuan dan kesatuan dalam keragaman (berbeda-beda tetapi satu). Cermin keberagaman budaya juga ada pada dasar falsafah Negara, yakni Pancasila. Secara historis para founding fathers telah memberikan tauladan betapa pentingnya pengakuan pluralisme dan multikulturalisme sebagai bangsa, yaitu dengan merelakan dicoretnya tujuh kata dalam Piagam Jakartamelalui proses damai dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan bermutu. Keteladanan sikap dan tindakan inilah yang semestinya menjadi cermin sekaligus pegangan bagi generasi berikutnya dalam membina kerukunan maupun dalam mengelola perbedaan di tengah kemajemukan bangsa melalui berbagai institusi, media dan cara, tak terkecuali  institusi pendidikan.

    Perubahan pengelolaan negara  dari sentralistik menjadi desentralistik, dimana pengelolaan dialihkan ke daerah, memiliki sisi baik dan juga sisi lemah. Kelemahannya adalah, di daerah  muncul “raja-raja” kecil yang mengelola daerah dengan penafsiran yang sangat variatif. Belum lagi jika para pemimpin daerahnya tidak memiliki landasan nasionalisme yang kuat sebagai bangsa, maka tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Fanatisme golongan/kelompok semakin menguat yang berarti pula melemahkan semangat ber-Negara dan ber-Bangsa Indonesia. Hal tersebut tentu saja merupakan tantangan berat bagi terciptanya keharmonisan  dan kerukunan masyarakat yang pluralis dan multikultur.

    Keadaan ini terjadi juga dalam dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Agama dan PPKn baik di sekolah negeri maupun swasta, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah naungan Kementerian Agama. Saat ini masih jauh dari apa yang menjadi tujuan pendidikan Nasional maupun tujuan pendidikan Agama di Sekolah. Mulai dari persoalan birokrasi, orientasi, sampai kepada materi dan metodologi. Semuanya masih merasa nyaman “bermain aman”  pada wilayah teoritik sesuai kaplingnya masing masing dengan model pembelajaran konvensional  (ceramah, satu arah dan berpusat pada guru). Tinjauan materi pembelajaran: tema-tema, bab-bab, pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang ada  belum mengakomodir persoalan riil yang ada di masyarakat yang up to date (cocok dengan perkembangan situasi) dan actual (nyata).

    Sifat ke-umum-an dari sekolah menjadikan pendidikan agama di sekolah umum sebagai bayangan kerumitan untuk menyandingkan paham-paham keagamaan yang berpotensi sektarian dengan kenyataan sekolah yang menerima berbagai siswa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Mengapa? Karena, dengan demikian Sekolah yang bersangkutan harus siap melayani para siswa ini dengan pendidikan agama sesuai dengan yang dianut oleh para siswa sebagaimana diamanatkan dalam UU SISDIKNAS No 20 tahun 2003 pasal 12, ayat 1 a.3.

    Aspek perbedaan agama ini paling mudah dimanfaatkan untuk menghidupkan ketegangan, bahkan konflik; baik internal dalam satu agama maupun di antara satu agama dengan agama yang lain. Boleh jadi karena tidak ditata pengaturannya dengan baik, atau karena ada unsur “pemaksaan” atau sebab-sebab tehnis administratif yang lain. Hal ini merupakan "ironi besar" manusia, sebab agama yang sebenarnya mengajarkan kebaikan, mengemukakan moralitas yang baik, menganjurkan tindakan cinta, damai dan kerukunan, belas kasih, kemurahan, solidaritas, dsb. untuk memperoleh kebahagiaan kekal, justru tidak jarang menjadi alasan sekaligus “alat” perang, kebencian, permusuhan dan tindak kekerasan. Padahal perbedaan agama seharusnya bisa ditata agar semuanya bisa saling menghargai dan dengan perbedaan tersebut bisa menjadikan hidup bersama lebih bermakna bagi bangsa ini.

     

    Masyarakat Indonesia yang mulanya hidup saling memperhatikan dan saling mempercayai  bergerak mundur menjadi hubungan yang penuh kecurigaan, dan perasaan terancam, tidak aman. Kondisi terancam itu membuat agama-agama kehilangan kesadaran interdependensi dan saling percaya satu dengan yang lainnya. Yang ada hanyalah usaha bagaimana agama-agama itu mempertahankan eksistensinya tanpa mempedulikan akibatnya pada yang lain, atau dengan sengaja menekan pertumbuhan agama yang lain.

    Intoleransi agama yang berujung pada diskriminasi dan kekerasan agama sesungguhnya melanggar konstitusi  negeri ini yang mengatur hak setiap warga negara untuk memilih dan menentukan agama yang dianutnya dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ini sesuai dengan pasal 29 UUD 45. Pemerintah sebagai penerima mandat konstitusi mestinya tidak boleh membiarkan penyerangan terhadap kebebasan beragama terjadi di negeri ini. Sebaliknya pemerintah harus konsisiten mendorong kehidupan yang saling menghargai antarwarga bangsa yang berbeda dan beragam agama. Hal ini sesuai dengan United Nations Education Scientific Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu Badan Khusus PBB yang telah menetapkan sebuah Konvensi untuk melawan diskriminasi di bidang pendidikan. Konvensi ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1960 oleh Negara-negara anggota UNESCO dalam sidangnya yang kesebelas dari 14 November - 15 Desember 1960 di Paris. Pada intinya dalam konvensi ini Negara-negara pihak menentang pembedaan, pengesampingan, pembatasan atau pengutamaan apapun didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, bertujuan atau berakibat membatalkan atau mengurangi kesetaraan perlakuan dalam pendidikan.

     

    Pemikiran Prof. Musa Asya’rie, bahwa pendidikan multikultural dengan makna sebagai proses  pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat, memang seakan sulit terjadi di Indonesia. Apalagi, yang berkembang justru sikap membangun “anti pluralisme”, padahal dalam kenyataannnya, kemajemukan atau pluralitas sudah menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia; karena itu perlu dikelola, ditata, dipikirkan bersama manfaat dan maknanya bagi kehidupan masyarakat, bangsa. Itulah yang dimaksud dengan pluralisme. Proses penataan, pengelolaan, memberi makna kepada perbedaan,  tanpa bermaksud membuat keimanan seseorang menjadi kabur atau bahkan hilang atau “bertukar”, melainkan untuk memperteguh di tengah-tengah perbedaan demi kepentingan hidup bersama.

    Fenomena di atas mendasari beberapa pertanyaan: Bagaimana respon guru guru agama dan guru PKn melihat berbagai tantangan perbedaan dalam kemajemukan di atas? Peran apa yang bisa dimainkan agar mampu menjadi antisipan dari berbagai persoalan perbedaan dalam kemajemukan yang siap memicu berbagai konflik?  Bagaimana memahami pluralisme secara benar melalui pendidikan agama dan PKn? Lebih rinci lagi pertanyaan yang harus dijawab adalah: Desain pendidikan agama dan PKN seperti apa yang relevan dalam kondisi kehidupan berbangsa yang sangat beranekaragam ini? Bagaimana guru agama dan guru PKn dapat memilih materi, metode dan sumber belajar sehingga bisa menjadi media yang baik, tepat dan relevan dalam dunia pendidikan jaman sekarang, agar bisa membantu para peserta didik dan para guru sendiri mampu menghadapi tantangan kekinian sesuai dengan tuntutan  Kurikulum 2013? Bagaimana bentuk/ model kerjasama guru Agama dan PPKn dalam merealisasikan pendidikan yang menyenangkan dan mampu menghargai perbedaan?.

     

    1.  MAKSUD DAN TUJUAN

    1. Menambah wawasan bagi para guru Agama dan PPKn tentang hal-hal penting mengenai Pluralisme agama di dalam konteks Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya psl 29 UUD 45.
    2. Menumbuhkan sensitivitas dan sikap kritis para guru Agama dan PPKn terhadap berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait dengan perbedaan di dalam kemajemukan agama.
    3. Memampukan peran para guru Agama dan PPKn untuk melakukan reorientasi pembelajaran, memilih materi, metode, media dan sumber belajar yang tepat untuk diterapkan di kelas dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat (lihat bagian dalam latarbelakang).
      1. Memberi kesempatan para guru Agama dan PPKn untuk membicarakan sinergitas mata pelajaran Agama dan PPKn baik dari sisi materi, metodologi, media maupun sumber belajar yang memungkinkan guru agama dan guru PPKn untuk melakukan kolaborasi dengan bentuk/ model pembelajaran yang sesuai dengan konteks sekolah masing masing.
      2. Memperkuat dan memperluas pertemanan serta jaringan di kalangan para guru Agama dan PPKn di DIY.
      3. Terbentuk jaringan di antara para guru Agama dan PPKn di DIY.

     

    2. HARAPAN

    1. Para guru Agama dan PPKn memiliki kesadaran mendasar tentang hakikat terciptanya manusia dalam kondisi yang berbeda-beda, yang hidup bersama sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    2. Para guru agama dan PPKn dapat memahami arti pentingnya pendidikan pluralisme dalam mempersiapkan generasi muda yang selalu siap untuk hidup saling menghargai perbedaan di dalam kemajemukan agama di masyarakat.
    3. Para guru dapat merumuskan secara detail apa yang bisa dilakukan secara riil, baik dalam lingkup individu maupun kelompok,  dalam rangka menjawab tantangan tersebut,  khususnya berkaitan dengan materi, metode, sumber pembelajaran Agama dan PPKn di dalam kelas.
    4. Terbangun sinergitas dan kolaborasi di antara guru Agama dan PPKn dalam praktek pembelajaran di sekolah masing masing
    5. Terbangunnya persahabatan dan jaringan antara guru Agama dan PPKn di DIY.

    3. PELAKSANAAN

     a.      Pelaksana

                Kegiatan ini dilaksanakan bersama oleh FKGA-DIY dengan

                Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta.

     b.      Waktu dan Tempat Pelaksanaan

    Waktu             : Jumat – Minggu, 26 – 28 September 2014

    Pukul               : Jumat mulai jam 14.00 WIB – selesai

    Tempat            : Penginapan Camelia

     c.       Peserta

    Peserta workshop maksimal 30 orang guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama SMA/K Negeri dan swasta di sekolah umum se-DIY, laki-laki dan perempuan.

     d.      Nara Sumber

    Saifuddin (Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

     e.       Fasilitator

    Anis Farikhatin

    Munsoji

    Wiwin St. Aminah

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 42
 Total Visitor : 109188
 Hits Today : 136
 Total Hits : 344635
 Visitor Online : 1