• 2017: Tahun Perdamaian Oleh Neles Tebay

    MONDAY, 30/01/2017 ||00:00:00 WIB img

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, mencanangkan 2017 sebagai tahun perdamaian. Pencanangan tersebut diumumkan pada awal tahun 2017. Guterres mengajak semua pihak untuk menempatkan perdamaian di atas segala-galanya dan menjadikan perdamaian sebagai tujuan dan panduan bersama.
    Pencanangan tahun perdamaian ini dilakukan sebagai tanggapan atas penderitaan manusia dewasa ini. Banyak orang di berbagai negara menderita karena ditimpa bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, dll.
    Jutaan orang hidup menderita karena konflik seperti di Suriah, Ukraina, Yaman, Sudan Selatan, Nigeria, Kongo, Kolombia, Venezuela, Semenanjung Korea, Myanmar.
    Tahun 2016 diwarnai oleh rangkaian serangan teroris yang memakan korban di Afganistan, Bangladesh, Belgia, Burkina Faso, Mesir, Perancis, Jerman, Irak, Yordania, Nigeria, Pakistan, Tunisia, Turki, dan Amerika Serikat.
    Sekitar 51 juta orang mengungsi entah ke Negara lain atau ke tempat lain dalam negaranya, sebagai akibat dari bencana alam dan konflik kekerasan.
    Guna menjawab dan mengakhiri penderitaan ini, Sekjen PBB mengajak semua pihak untuk mengutamakan perdamaian di atas segala-galanya dan bekerjasama demi menciptakan perdamaian.
    Pertanyaannya adalah: Bagaimana kita di Tanah Papua dapat memaknai pencanangan tahun perdamaian ini?

    Papua Tanah Damai

    Bagi kita di Tanah Papua, pencanangan Tahun Perdamaian oleh Sekjen PBB ini dipahami sebagai suatu peneguhan dan dukungan secara tidak langsung terhadap upaya perdamaian yang sudah dimulai secara bersama dibawah pimpinan para pimpinan agama-agama. Sejak tahun 2003, para pimpinan agama-agama (Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Budha) yang bergabung dalam Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) di Tanah Papua secara bersama mendeklarasikan Papua sebagai Tanah Damai.
    Dengan deklarasi perdamaian ini, para pimpinan agama tidak bermaksud untuk mengumumkan bahwa Papua sudah menjadi Tanah Damai. Mereka semua tinggal di Papua, oleh karena itu tahu bahwa masih ada banyak masalah yang belum diatasi. Kenyataan menunjukkan bahwa Papua belum menjadi Tanah Damai karena banyak masalah belum diatasi.
    Maka deklarasi perdamaian dibuat sebagai suatu ekspresi dari komitmen bersama para pimpinan agama untuk bekerja demi perdamaian di Tanah Papua. Dalam pandangan mereka, Papua mesti dijadikan Tanah Damai. Selanjutnya Papua Tanah Damai berperan sebagai visi bersama yang realisasinya mesti diperjuangkan oleh semua orang yang hidup di Bumi Cenderawasih. Visi ini menyatukan dan memungkinkan semua orang dan berbagai pihak bekerjasama untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
    Papua tidak akan menjadi tanah damai tanpa usaha dari manusia. Perdamaian tidak akan muncul seketika entah jatuh dari langit atau timbul dari dalam tanah. Orang harus berkorban dan bekerja untuk menciptakan perdamaian. Kita mesti bekerja dan bekerjasama untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Oleh sebab itu, para pimpinan agama mengajak setiap dan semua orang yang hidup di Tanah Papua untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan Papua sebagai Tanah Damai. Menyambut ajakan dari para pimpinan agama, Jaringan Damai Papua (JDP) mengkampanyekan perdamaian dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.
    Guna mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, berbagai kasus pelanggaran Hak-hak Asasi (HAM) yang dilakukan terhadap orang asli Papua sejak 1963 hingga kini perlu diselesaikan secara adil. Pelanggaran HAM perlu dihentikan secara total dan mesti dicegah agar tidak terjadi di masa mendatang.
    Konflik vertikal antara pemerintah dan orang asli Papua yang berafiliasi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah berlangsung sejak tahun 1963 dan hingga kini belum diselesaikan. Pendekatan keamanan yang terwujud dalam bentuk berbagai aksi kekerasan tidak berhasil menyelesaikan konflik ini. Oleh sebab itu para pimpinan agama perlu mendorong pemerintah untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan polisi terhadap orang asli Papua yang terjadi akhir-akhir ini di seluruh Tanah Papua. Para pimpinan agama jug perlu mengajak pemerintah dan OPM untuk menyelesaikan konflik antar mereka melalui jalan damai, seperti dialog dan negosiasi, demi menciptakan Papua Tanah Damai.
    Kita menyaksikan berbagai aksi terorisme dan penangkapan teroris di luar Papua. Selain itu, kita melihat semakin menguatnya radikalisme agama di berbagai daerah di Indonesia yang mengancam kemajemukan negara. Pemerintah dan Lembaga-lembaga keagamaan di Tanah Papua mesti mewaspadai dan mencegah ancaman terorisme dan radikalisme yang merupakan penghambat perdamaian.

    Pertemuan

    Masyarakat Papua bercorak heterogen baik dari agama maupun suku. Perbedaan agama ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu, entah demi kepentingan politik atau ekonomi, untuk menciptakan konflik horizontal yakni konflik antar masyarakat sipil seperti yang terjadi di Ambon dan Poso. Konflik antar penganut agama dapat dicegah melalui pertemuan lintas agama. Lembaga-lembaga keagamaan perlu memfasilitasi pertemuan-pertemuan lintas agama bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di berbagai ibu kota kabupaten dan distrik. Pemerintah mesti mendukung lembaga-lembaga keagamaan untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan lintas agama dan suku ini.
    Lembaga-lembaga keagamaan perlu mengambil inisiatif untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan lintas suku. Karena penganut agama berasal dari suku yang berbeda-beda, maka suatu lembaga keagamaan dapat memulai pertemuan lintas suku dalam agamanya sendiri. Misalnya, agama Katolik dapat menyelenggarakan pertemuan lintas suku dengan mengundang peserta umat Katolik dari suku-suku yang berbeda-beda. Melalui pertemuan-pertemuan ini, seseorang dibiasakan untuk berada bersama dan bertemu dengan orang dari suku-suku lain.
    Pertemuan lintas agama dan suku di berbagai tingkatan dan di semua kabupaten perlu digalakkan oleh lembaga keagamaan dengan dukungan oleh pemerintah. Dalam pertemuan inilah para peserta dapat mengenal satu sama lain, membagi pengalaman suka dan duka, membahas masalah-masalah yang dialami bersama, dan mendiskusikan solusi bersama atas berbagai masalah. Lembaga keagamaan mesti berada di depan untuk memfasilitasi pertemuan lintas agama dan suku ini dalam menciptakan Papua sebagai Tanah Damai.

    Neles Tebay adalah pengajar pada STF Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura.

Artikel terkait disukai 

POSTING TERBARU

STATISTIK PENGUNJUNG

 Visitor Today : 82
 Total Visitor : 52584
 Hits Today : 165
 Total Hits : 180263
 Visitor Online : 2